Penghasilan yang dikenakan pajak final

Apakah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan “penghasilan yang dikenakan pajak final”?

Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan yang menurut UU dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan tentan hal ini diatur dalam UU PPh pada pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 22.

Berikut ini adalah perlakuan perpajakannya:

  1. penghasilan yang dikenakan pajak final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
  2. pajak penghasilan yang terutang/telah dipotong/dipungut oleh pihak lain atau yang dibayar sendiri atas penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, tidak dapat diperhitungkan/ dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
  3. biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak.
  4. tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah tarif sepadan, kecuali terhadap uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  5. Pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk maupun dibayar sendiri.

Apa sajakah jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final? Berapa tarif pajaknya?

Berikut ini adalah jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final berikut dasar pengenaan tarif pajak yang berlaku (per Januari 2010):

  1. Bunga deposito/ tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI):
    • 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri;
    • 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak luar negeri atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.
  1. Hadiah undian
    • 25% dari jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan.
  2. Bunga simpanan anggota koperasi
    • 0% untuk bunga simpanan s.d. Rp240.000 per bulan
    • 10% ¬†untuk bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan
  3. Bunga obligasi
    • 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
    • 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
  4. Diskonto obligasi
    • 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
    • 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
  5. Bunga atau diskonto obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada pasar modal
    • 0% untuk tahun 2009 sd tahun 2010
    • 5% untuk tahun 2011 sd tahun 2013
    • 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya
  6. Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek
    • 0,1% dari jumlah bruti nilai transaksi penjualan saham
    • 0,5% tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana.
  7. Penyaur/dealer/agen produk pertamina dan premix
    • 0,3% dari penjualan premium/ solar/ premix dari SPBU swasta
    • 0,25% penjualan premiun/ solar/ premix dari SPBU pertamina
    • 0,3% dari penjualan minyak tanah
    • 0,3% dari penjualan gas LPG/ pelumas
  8. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (baik wajib pajak orang pribadi maupun badan)
    • 5% dari jumlah bruto nilai penjualan/ pengalihan tanah dan atau bangunan lainnya.
    • 1% atas rumah susun dan rumah susun sederhana
  9. Persewaan tanah dan atau bangunan
    • 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan baik yang diterima/ diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.
  10. Usaha jasa konstruksi
    • 2% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
    • 4% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
    • 3% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas.
    • 4% atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha.
    • 6%¬† atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
  11. Uang pesangon uang dibayarkan sekaligus.
    • 0% untuk nilai s.d. Rp50 juta
    • 5% untuk nilai bruto di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta.
    • 15% untuk nilai bruto di atas 100 juta s.d. Rp500 juta.
    • 25% untuk nilai bruto di atas Rp500 juta.
  12. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
    • 0% untuk nilai s.d. Rp50 juta.
    • 5% untuk nilai bruto di atas Rp50 juta.
  13. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri
    • 1,2% dari peredaran bruto (norma khusus)
  14. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri
    • 2,64% dari peredaran bruto (norma khusus)
  15. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia
    • 0,44% dari nilai ekspor bruto (normal khusus)
  16. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan
    • 0% untuk PNS gol. I dan II, TNI/ Polri Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
    • 5% untuk PNS gol. III, TNI/ Polri Perwira Pertama, dan pensiunannya.
    • 15% untuk PNS gol. IV, TNI/ Polri Perwira Menengah dan Tinggi dan pensiunannya.
  17. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian
    • 5% dari nilai penyerahan bangunan
  18. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura
    • 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
  19. Selisih penilaian kembali aktiva
    • 10% dari selisih penilaian kembali setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.
  20. Diskonto surat utang negara (SPBN dan ORI)
    • 20% dari jumlah diskonto SPN
  21. Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa
    • 2,5% dari margin awal
  22. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi
    • 10% dari jumlah bruto dividen
  23. Penghasilan istri semata-mata dari satu pemberi kerja
    • Tarif pasal 17 dari penghasilan kena pajak
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: