Kerangka Umum Manajemen Aset Tetap Pemerintah

Semua kegiatan pengelolaan harta kekayaan berupa barang berwujud (tangible assets), mulai dari kegiatan perencanaan strategis dan operasional, pengadaan, penggunaan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, sampai dengan pengalihan ataupun penghapusan aset disebut dengan manajemen aset tetap. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi utama sebuah intitusi untuk keberlangsungan institusi itu sendiri. Dari segi proses, manajemen aset tetap berupa suatu proses untuk mengelola kebutuhan dan pengadaan, penggunaan, serta penghapusan aset tetap untuk mengoptimalkan potensi pemanfaatan aset tetap tersebut, juga mengelola risiko dan biaya yang timbul sepanjang masa manfaatnya. Dengan demikian siklus manajemen aset tetap meliputi: analisis kebutuhan, penilaian ekonomis, perencanaan, penganggaran, penentuan harga, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta pengalihan dan penghapusan.

Manajemen aset tetap pemerintah memiliki beberapa tujuan dan sasaran, antara lain:

  • Mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
  • Mengelola aset tetap sebagai suatu investasi menghasilkan agar mampu memberikan sumbangan penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak melalui pemanfaatan aset tetap tersebut.
  • Menekan biaya keseluruhan dari kepemilikan aset tetap.
  • Menyeleksi secara ketat setiap permintaan aset tetap baru.
  • Mengevaluasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengguna aset tetap.
  • Menganalisis kebutuhan aset tetap di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka perlu didesain suatu sistem manajemen yang meliputi:

  • Pelaksanaan rincian manajemen aset tetap secara tepat.
  • Pengelolaan keuangan yang benar.
  • Pengumpulan dan analisis data-data penting lainnya

Manajemen aset tetap haruslah diletakkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi. Dengan demikian, manajemen aset tetap pun harus sejalan dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi secara keseluruhan. Artinya manajemen aset tetap harus pula beriringan dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem informasi, manajemen keuangan, dan manajemen operasional lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, maupun barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti:

  1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
  4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan:

  1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
  2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
  3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
  4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
  5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
  6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: