Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan (yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan kemandirian pelaksanaan anggaran, pengelolaan kegiatan, dan besarnya anggaran.

Setiap kuasa pengguna anggaran (yaitu setiap satuan kerja yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan) di lingkungan suatu kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Daerah serta setiap pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai entitas akuntansi oleh gubernur/bupati/walikota bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.

Yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca;
• Laporan Arus Kas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca;
• Laporan Arus Kas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau oleh komite yang menyusun SAP. Khusus untuk tingkat pemerintah daerah, penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan di atas disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan. Tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar, dan lembaga atau organisasi pendukung. Karenanya, sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang teknis. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah mengenai SAP.