Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui menambah kekayaan bersih. Penerimaan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang harus dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (tidak menambah kekayaan bersih). Belanja negara/daerah adalah kewajiban negara/daerah yang mengurangi kekayaan bersih negara/daerah. Pengeluaran negara/daerah adalah kewajiban yang harus dibayarkan untuk diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (tidak mengurangi kekayaan bersih).
Dalam UUKN dinyatakan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Sesuai pasal 15 ayat (5) UUKN tersebut dinyatakan bahwa APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, dan Jenis Belanja. Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga pemerintah pusat yang dibagi menurut organisasi tingkat eselon/satuan kerja (satker). Sedangkan rincian belanja negara menurut fungsi adalah klasifikasi anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Fungsi adalah perwujudan tugas dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama, yaitu:
1)   Pelayanan Umum
2)   Pertahanan
3)   Ketertiban dan Keamanan
4)   Ekonomi
5)   Lingkungan Hidup
6)   Perumahan dan Fasilitas Umum
7)   Kesehatan
8)   Pariwisata dan Budaya
9)   Agama
10)  Pendidikan
11)  Perlindungan Sosial

Pemisahan fungsi tersebut berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Namun terdapat sedikit perubahan pada penerapan di Indonesia, yaitu fungsi rekreasi, agama, dan budaya dipisahkan menjadi fungsi agama dan fungsi pariwisata dan budaya. Rincian belanja pemerintah yang dirinci berdasarkan klasifikasi fungsi dan sub fungsi tersebut merupakan kumpulan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan tiga agenda pokok pembangunan, yaitu:
a) Percepatan agenda reformasi
b) Peningkatan kesejahteraan rakyat
c) Pengokohan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dasar alokasi dalam proses anggaran adalah program yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga yang besarnya merupakan kompilasi anggaran dari program-program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang bersangkutan. Klasifikasi fungsi dan subfungsi yang sekarang dilaksanakan merupakan pengganti dari klasifikasi sektor dan subsektor yang digunakan pada klasifikasi anggaran yang lama.
Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sember daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Timbulnya subkegiatan adalah sebagai konsekuensi adanya perbedaan jenis dan satuan keluaran antarsubkegiatan dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subkegiatan yang satu dipisahkan dengan subkegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran.
Rincian belanja negara menurut jenis belanja dapat dibedakan:

1)    Belanja pemerintah pusat

Dalam format baru APBN belanja pemerintah dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Berbeda dengan format APBN lama yang diperinci atas belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja rutin dalam format lama bertujuan untuk menunjang, memberi penekanan dan arti penting atas anggaran pembangunan. Namun, pada kenyataannya sering terjadi penumpukan/duplikasi antara belanja pembangunan dan belanja rutin.
Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari:

a)      Belanja Pegawai
Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam dan luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai dapat berupa gaji, pensiun, tunjangan beras, uang makan, dan lain-lain belanja pegawai. Dalam belanja pegawai ini termasuk juga pengeluaran dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, agar pegawai negeri dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b)      Belanja Barang
Belanja barang dalam negeri dan luar negeri adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan dan perjalanan.

c)      Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran/belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal, terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal non fisik.

d)      Pembayaran Bunga Hutang
Pembayaran bunga hutang adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Pembayaran bunga hutang terdiri dari bunga hutang dalam dan luar negeri. Hutang bunga dalam negeri terutama untuk membiayai bunga obligasi pemerintah sedangkan bunga hutang luar negeri merupakan kewajiban yang timbul karena pembiayaan yang dilakukan luar negeri atas pendanaan untuk pembangunan dalam negeri. Masalah yang seringkali menimbulkan hambatan bagi pemerintah Indonesia adalah fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah dengan nilai mata uang luar negeri terutama Dolar Amerika sebagai standar pembayaran bunga hutang. Masalah timbul jika nilai Rupiah melemah terhadap nilai mata uang asing, sehingga pemerintah harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membayar bunga hutang.

e)      Subsidi
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Subsidi pemerintah diberikan kepada perusahaan negara (baik yang bergerak di bidang keuangan maupun non keuangan) dan perusahaan swasta.

f)       Belanja Hibah
Belanja hibah adalah transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi internasional.

g)      Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

h)      Belanja lain-lain
Belanja lain-lain adalah pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja lain.

2)    Belanja untuk daerah
Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU nomor 33 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti pembiayaannya, maka sejak tahun 2001 pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran belanja untuk daerah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Tetapi pemerintah juga mengupayakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana untuk daerah (dana desentralisasi) tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai oleh dana untuk daerah dan kegiatan dari program-program yang dibiayai melalui pemerintah pusat, terutama dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Belanja pemerintah pusat untuk daerah terdiri dari dua macam, yaitu:

a)    Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri dari:

(1)     Dana bagi hasil
Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical imbalance). Sumber pendapatan yang dibagihasilkan kepada daerah antara lain: PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, PBB, BPHTB, dan penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam.

(2)     Dana alokasi umum
Dana alokasi umum adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terutama untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah (horizontal imbalance). Besarnya dana alokasi umum adalah 26% dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Penggunaan dana diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah.

(3)     Dana alokasi khusus
Dana alokasi khusus adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan penggunaan dari pemerintah pusat. Dana alokasi khusus diberikan kepada daerah terutama untuk kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan rumus DAU, kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, dan kebutuhan untuk biaya reboisasi dan penghijauan daerah penghasil.

b)    Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang khusus diberikan pemerintah pusat kepada dua daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Papua berkaitan dengan status Otonomi Khusus yang diberikan kepada dua daerah tersebut. Penggunaan dana otonomi khusus dan penyesuaian terutama untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: