Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara (UUPBN) adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini disebabkan, APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi, serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian, strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam perekonomian suatu negara. Berkaitan dengan peranannya yang sangat strategis tersebut, hingga saat ini kebijakan fiskal masih tetap konsisten diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal, guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dan ketahanan hutang yang berkelanjutan (debt sustainability), sebagai salah satu upaya dalam menuju kemandirian bangsa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya, serta jumlah hutang dan rasionya terhadap PDB akan dapat dikendalikan dengan berkurangnya defisit anggaran secara bertahap, dan bahkan menjadi surplus anggaran.

Di sisi lain, kebijakan belanja yang diarahkan kepada pemberian stimulus fiskal sampai batas-batas tertentu terbentur pada kemampuan keuangan negara yang masih sangat terbatas. Dalam upaya memantapkan proses konsolidasi fiskal dimaksud, prioritas kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk: (a) meningkatkan pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui langkah-langkah penyempurnaan administrasi dan kebijakan perpajakan dan PNBP; (b) mengendalikan dan mempertajam prioritas alokasi dan pemanfaatan anggaran belanja negara; (c) memperbaiki pengelolaan hutang dan optimalisasi pembiayaan anggaran melalui pencarian sumber-sumber pembiayaan anggaran yang biayanya paling murah, dengan risiko yang paling rendah; (d) memperbaiki struktur penerimaan dan belanja negara, melalui peningkatan peranan pajak sektor nonmigas dan pengalihan subsidi secara bertahap, serta (e) memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan melalui perbaikan manajemen keuangan negara dengan mengacu pada paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: