Pemeriksaan Pajak

Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak?

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siapakah yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak?

Yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak adalah Direktur Jenderal Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat 1 UU KUP.

Apa sajakah kriteria dilakukannya pemeriksaan pajak oleh DJP?

Ada dua kriteria untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak, yaitu (1) pemeriksaan yang harus dilakukan dan (2) pemeriksaan yang dapat dilakukan.

Pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP. Dalam pemeriksaan ini terdapat ketentuan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) diterima lengkap, maka surat ketetapan pajak harus sudah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut terlewati dan surat ketetapan pajak belum diterbitkan maka permohonan tersebut harus dikabulkan dan paling lambat satu bulan harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah  pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti bila wajib pajak:

  • menyampaikan SPT lebih bayar,
  • menyampaikan SPT yang menyatakan rugi,
  • tidak menyampaikan atau menyampaikan  SPT tetapi melampaui jangka waktu dalam surat teguran,
  • melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
  • menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

Kadang-kadang Dirjen Pajak melakukan juga pemeriksaan untuk tujuan lain. Apa ya maksudnya?

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, seperti:

  • pemberianNPWP secara jabatan,
  • penghapusan NPWP,
  • pengukuhan atau pencabutan pengukupan PKP,
  • WP mengajukan keberatan,
  • Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
  • Pencocokan data dan/atau alat keterangan,
  • Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil,
  • Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN,
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak,
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan,
  • Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Lantas, apa saja kewajiban wajib pajak yang diperiksa?

Dalam Pasal 29 diatur mengenai kewajiban wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Wajib pajak yangd diperiksa wajib:
  • Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak,
  • Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
  • Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
  1. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
  2. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiaban merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, apa saja produk yang dihasilkan?

Hasil pemeriksaan pajak dapat berupa surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak atau dapat juga ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan dalam hal hasil pemeriksaan memberikan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Produk-produk pemeriksaan pajak tersebut diantaranya adalah:

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
  • Surat Ketetapan Pajak Nihil, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SPTKBT), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
  • Surat Tagihan Pajak (STP), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
  • Pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

(kaes71)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: