Penagihan Pajak

Mengapa harus dilakukan penagihan pajak?

Penagihan pajak dillakukan terhadap utang pajak yang timbul yang tidak dilunasi dalam jangka waktunya. Penagihan dilakukan terhadap penanggung pajak yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak baik secara pribadi maupun renteng.

Adakah dasar hukum atas kegiatan penagihan pajak tersebut?

Ya, tentu saja ada. Yang menjadi dasar hukum penagihan pajak adalah Pasal 18 UU KUP. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Siapakah yang dimaksud dengan Penanggung Pajak?

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang adalah wakil dari wajib pajak, yaitu:

  1. Badan oleh pengurus,
  2. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator,
  3. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan,
  4. Badan dalam likuidasi oleh likuidator,
  5. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya,
  6. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Kecuali apabila dapat dibuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Siapakah yang disebut pengurus pada wajib pajak badan?

Yang termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Kami pernah mendengar istilah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Maksudnya apa ya?

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun oajak.

Penagihan ini dilakukan apabila:

  • Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
  • Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,
  • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara,
  • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Adakah daluwarsa penagihan? Kalau ada berapa lama dan apa kondisinya?

Ketentuan mengenai daluwarsa pajak dan tertangguhnya daluwarsa tersebut diatur dalam Pasal 22 UU KUP sebagai berikut:

  1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bungan, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
  2. Daluwarsa penagihan pajak akan tertangguh apabila:
    • Diterbitkan Surat Paksa,
    • Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung,
    • Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU KUP, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15 ayat (4) UU KUP,
    • Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: