Pajak Penghasilan – Subjek Pajak

Dimanakah diatur tentang pengenaan pajak penghasilan?

Pengenaan pajak penghasilan diatur dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang berbunyi, “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”

Apa yang dimaksud dengan tahun pajak?

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU PPh adalah tahun kalender. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Apa yang dimaksud dengan wajib pajak dan subjek pajak?

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk lengkapnya bisa dilihat di link berikut ini: Belajar Pajak

Salah satu subjek PPh adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT). Seperti apakah BUT ini?

Pasd pasal 2 ayat (5) UU PPh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 112 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Penjelasan pasal 2 ayat (5) UU PPh menyebutkan bahwa suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated aquipment) yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Jadi, real-nya dapat berupa apa saja BUT ini?

BUT dapat berupa:

  • tempat kedudukan manajemen,
  • cabang perusahaan,
  • kantor perwakilan,
  • gedung kantor,
  • pabrik,
  • bengkel,
  • gudang,
  • ruang untuk promosi dan penjualan,
  • pertambangan dan penggalian sumber alam,
  • wilayah kerja pertambangan minyak dan bumi,
  • perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan,
  • proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan,
  • pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
  • orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
  • agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan
  • komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Apakah yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri?

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri berdasarkan UU PPh adalah:

  1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  3. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Sedangkan subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat (4) UU PPh adalah:

  1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adakah perbedaan perlakukan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri?

Ya, tentu saja ada. Perbedaan perlakuan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri digambarkan sebagai berikut:

No

Uraian

WP DN

WP LN

1.

Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia

2.

Dasar pengenaan Penghasilan Neto Penghasilan Bruto

3.

Tarif Tarif umum Tarif sepadan

4.

SPT Tahunan Wajib disampaikan Tidak wajib disampaikan

Kapankah saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif?

Sesuai dengan pasal 2A UU PPh, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif terlihat pada tabel berikut ini:

Subjek Pajak

Mulai

Berakhir

Dalam Negeri –  Orang Pribadi:

  • Bertempat tinggal di Indonesia
Pada saat dilahirkan di Indonesia Pada saat meninggal dunia
  • Berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Sejak hari pertama berada di Indonesia Pada saat meninggakan Indonesia untuk selama-lamanya
Dalam Negeri – Warisan yang belum terbagi Pada saat meninggalnya pewaris Pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
Dalam Negeri – Badan Pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Luar Negeri – Orang Pribadi tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

  • Menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT
Pada saat BUT berada di Indonesia Pada saat ditiadakannya BUT
  • Tidak menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT
Pada saat adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia Pada saat putusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia

 

Adakah yang tidak termasuk sebagai subjek pajak?

Ya ada, yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

  1. kantor perwakilan negara asing,
  2. pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan dan pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
  3. organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan (2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
  4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: