Penghasilan yang dikenakan pajak final

Apakah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan “penghasilan yang dikenakan pajak final”?

Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan yang menurut UU dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan tentan hal ini diatur dalam UU PPh pada pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 22.

Berikut ini adalah perlakuan perpajakannya:

  1. penghasilan yang dikenakan pajak final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
  2. pajak penghasilan yang terutang/telah dipotong/dipungut oleh pihak lain atau yang dibayar sendiri atas penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, tidak dapat diperhitungkan/ dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
  3. biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak.
  4. tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah tarif sepadan, kecuali terhadap uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  5. Pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk maupun dibayar sendiri.

Apa sajakah jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final? Berapa tarif pajaknya?

Berikut ini adalah jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final berikut dasar pengenaan tarif pajak yang berlaku (per Januari 2010):

  1. Bunga deposito/ tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI):
    • 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri;
    • 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak luar negeri atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.
  1. Hadiah undian
    • 25% dari jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan.
  2. Bunga simpanan anggota koperasi
    • 0% untuk bunga simpanan s.d. Rp240.000 per bulan
    • 10%  untuk bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan
  3. Bunga obligasi
    • 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
    • 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
  4. Diskonto obligasi
    • 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
    • 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
  5. Bunga atau diskonto obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada pasar modal
    • 0% untuk tahun 2009 sd tahun 2010
    • 5% untuk tahun 2011 sd tahun 2013
    • 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya
  6. Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek
    • 0,1% dari jumlah bruti nilai transaksi penjualan saham
    • 0,5% tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana.
  7. Penyaur/dealer/agen produk pertamina dan premix
    • 0,3% dari penjualan premium/ solar/ premix dari SPBU swasta
    • 0,25% penjualan premiun/ solar/ premix dari SPBU pertamina
    • 0,3% dari penjualan minyak tanah
    • 0,3% dari penjualan gas LPG/ pelumas
  8. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (baik wajib pajak orang pribadi maupun badan)
    • 5% dari jumlah bruto nilai penjualan/ pengalihan tanah dan atau bangunan lainnya.
    • 1% atas rumah susun dan rumah susun sederhana
  9. Persewaan tanah dan atau bangunan
    • 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan baik yang diterima/ diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.
  10. Usaha jasa konstruksi
    • 2% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
    • 4% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
    • 3% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas.
    • 4% atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha.
    • 6%  atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
  11. Uang pesangon uang dibayarkan sekaligus.
    • 0% untuk nilai s.d. Rp50 juta
    • 5% untuk nilai bruto di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta.
    • 15% untuk nilai bruto di atas 100 juta s.d. Rp500 juta.
    • 25% untuk nilai bruto di atas Rp500 juta.
  12. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
    • 0% untuk nilai s.d. Rp50 juta.
    • 5% untuk nilai bruto di atas Rp50 juta.
  13. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri
    • 1,2% dari peredaran bruto (norma khusus)
  14. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri
    • 2,64% dari peredaran bruto (norma khusus)
  15. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia
    • 0,44% dari nilai ekspor bruto (normal khusus)
  16. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan
    • 0% untuk PNS gol. I dan II, TNI/ Polri Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
    • 5% untuk PNS gol. III, TNI/ Polri Perwira Pertama, dan pensiunannya.
    • 15% untuk PNS gol. IV, TNI/ Polri Perwira Menengah dan Tinggi dan pensiunannya.
  17. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian
    • 5% dari nilai penyerahan bangunan
  18. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura
    • 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
  19. Selisih penilaian kembali aktiva
    • 10% dari selisih penilaian kembali setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.
  20. Diskonto surat utang negara (SPBN dan ORI)
    • 20% dari jumlah diskonto SPN
  21. Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa
    • 2,5% dari margin awal
  22. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi
    • 10% dari jumlah bruto dividen
  23. Penghasilan istri semata-mata dari satu pemberi kerja
    • Tarif pasal 17 dari penghasilan kena pajak

Objek Pajak Penghasilan

Apakah yang sesungguhnya menjadi objek pajak penghasilan?

Sesuai namanya (pajak penghasilan), maka tentu saja yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Saya pernah mendengar tentang kelompok objek pajak penghasilan. Apa maksudnya ini?

Ya, bila mengacu pada rumusan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan dengan memperhatikan “mengalirnya” tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, maka penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
  2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
  3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

Apa sajakah yang masuk dalam pengertian dividen dalam UU PPh?

Yang termasuk dalam pengertian dividen adalah:

  1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  4. pembagian laba dalam bentuk saham;
  5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  7. pembayaran kembali seluruh atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
  12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Apakah yang dimaksud dengan royalti menurut UU PPh?

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

  1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, disain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak serupa lainnya;
  2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
  3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
  4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1 penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa; penggunaan atau hak menggunakan  rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa; penggunaaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture film), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
  6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Apa sajakah yang dimaksud dengan penghasilan lainnya?

Penghasilan lainnya yang termasuk dalam objek pajak penghasilan adalah:

  1. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  2. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  3. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  4. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  5. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  6. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  7. imbalan bunga sebagaimana dimaksud  dalam UU KUP

 

Pajak Penghasilan – Subjek Pajak

Dimanakah diatur tentang pengenaan pajak penghasilan?

Pengenaan pajak penghasilan diatur dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang berbunyi, “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”

Apa yang dimaksud dengan tahun pajak?

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU PPh adalah tahun kalender. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Apa yang dimaksud dengan wajib pajak dan subjek pajak?

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk lengkapnya bisa dilihat di link berikut ini: Belajar Pajak

Salah satu subjek PPh adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT). Seperti apakah BUT ini?

Pasd pasal 2 ayat (5) UU PPh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 112 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Penjelasan pasal 2 ayat (5) UU PPh menyebutkan bahwa suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated aquipment) yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Jadi, real-nya dapat berupa apa saja BUT ini?

BUT dapat berupa:

  • tempat kedudukan manajemen,
  • cabang perusahaan,
  • kantor perwakilan,
  • gedung kantor,
  • pabrik,
  • bengkel,
  • gudang,
  • ruang untuk promosi dan penjualan,
  • pertambangan dan penggalian sumber alam,
  • wilayah kerja pertambangan minyak dan bumi,
  • perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan,
  • proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan,
  • pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
  • orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
  • agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan
  • komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Apakah yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri?

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri berdasarkan UU PPh adalah:

  1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  3. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Sedangkan subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat (4) UU PPh adalah:

  1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adakah perbedaan perlakukan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri?

Ya, tentu saja ada. Perbedaan perlakuan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri digambarkan sebagai berikut:

No

Uraian

WP DN

WP LN

1.

Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia

2.

Dasar pengenaan Penghasilan Neto Penghasilan Bruto

3.

Tarif Tarif umum Tarif sepadan

4.

SPT Tahunan Wajib disampaikan Tidak wajib disampaikan

Kapankah saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif?

Sesuai dengan pasal 2A UU PPh, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif terlihat pada tabel berikut ini:

Subjek Pajak

Mulai

Berakhir

Dalam Negeri –  Orang Pribadi:

  • Bertempat tinggal di Indonesia
Pada saat dilahirkan di Indonesia Pada saat meninggal dunia
  • Berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Sejak hari pertama berada di Indonesia Pada saat meninggakan Indonesia untuk selama-lamanya
Dalam Negeri – Warisan yang belum terbagi Pada saat meninggalnya pewaris Pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
Dalam Negeri – Badan Pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Luar Negeri – Orang Pribadi tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia:

  • Menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT
Pada saat BUT berada di Indonesia Pada saat ditiadakannya BUT
  • Tidak menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT
Pada saat adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia Pada saat putusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia

 

Adakah yang tidak termasuk sebagai subjek pajak?

Ya ada, yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

  1. kantor perwakilan negara asing,
  2. pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan dan pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
  3. organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan (2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
  4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Sekilas tentang Pajak Penghasilan atau PPh

Apakah yang dimaksud Pajak Penghasilan?

Pajak penghasilan atau biasa disingkat dengan PPh merupakan sistem pengenaan pajak yang berbasis pada penghasilan atau pada peningkatan kemampuan ekonomi seseorang atau badan usaha. Pajak jenis ini dikenakan hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan rasa keadilan antara “pihak yang mampu” dengan “pihak yang tidak mampu”. Melalui pengenaan pajak penghasilan kepada seseorang, misalnya, akan berdampak pada pengurangan kemampuan keuangan orang tersebut. Akibatnya jurang pemisah antara pihak mampu dengan pihak tidak mampu menjadi tidak terlalu lebar. Pada negara maju, pengenaan pajak kepada pihak mampu bahkan dikenakan dengan tarif yang sangat tinggi.

Saya pernah mendengar pajak penghasilan sebagai pajak subyektif. Apa maksudnya ya?

Maksudnya adalah bahwa pengenaan pajak penghasilan dititikberatkan pada keadaan dan kondisi subjek pajak. Subjek di sini adalah pihak yang terhadapnya dikenakan kewajiban atau kepadanya beroleh hak yang diatur dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, subjek pajak adalah pihak-pihak yang secara hukum pajak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan memiliki hak-hak di bidang perpajakan yang dijamin oleh undang-undang perpajakan.

Nah, saya juga pernah mendengar pajak penghasilan adalah pajak langsung. Apa ini maksudnya?

Maksudnya adalah bahwa pajak penghasilan dibebankan secara langsung kepada subjek pajak dan tidak dapat digeser kepada pihak lain. Berbeda dengan pajak tidak langsung, pajak ini dikenakan terhadap pihak penanggung pajak sehingga pajak jenis ini bisa saja digeser atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Satu lagi Pak. Benarkah pajak penghasilan adalah pajak pusat?

Bila dilihat dari otoritas pihak yang berwenang melakukan administrasi pemungutan pajak, maka pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat atau pajak negara. Di Indonesia, pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengadministrasikan pemungutan pajak adalah Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

Penjualan Barang Milik Negara

Apa yang dimaksud dengan penjualan barang milik pemerintah (BMN)?

Penjualan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Siapakah subjek pelaksana penjualan BMN?

Pihak-pihak yang dapat melaksanakan penjualan BMN adalah Pengelola BMN dan Pengguna BMN.

Apa sajakah objek penjualan BMN?

Pada prinsipnya semua jenis BMN dengan alasan tertentu dapat dijual, seperti

  • Tanah dan/atau bangunan
  • BMN selain tanah dan/atau bangunan

Adakah ketentuan dalam pelaksanaan penjualan BMN?

Tentu saja ada. Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang terkait dengan penjualan BMN:

  1. Pelaksanaan penjualan BMN tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Penjualan BMN dilaksanakan dengan cara (a) melalui lelang dan (b) tanpa melalui lelang.
  3. Tindak lanjut dari penjualan BMN yang tidak laku dijual secara lelang adalah sebagai berikut: (a) dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk lainnya, misalnya tukar-menukar dan hibah, (b) dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, BMN dimaksud dimusnahkan, dan (c) pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
  4. Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: (a) memenuhi persyaratan teknis dan (b) memenuhi persyaratan ekonomis.
  5. Persyaratan untuk dapat dilakykannya penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: (a) lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang disebabkan perubahan tata ruang kota, (b) lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, atau (c) tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri.
  6. Objek pelaksana mitra penjualan BMN adalah BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, sedangkan subjek  pelaksana mitra penjualan adalah siapapun dapat menjadi subjek pelaksana mitra penjualan sesuai ketentuan.

 

Penghapusan Barang Milik Negara

Apakah yang dimaksud dengan Penghapusan Barang Milik Negara?

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Apa sajakah jenis-jenis Penghapusan BMN?

Penghapusan BMN dibedakan menjadi dua yaitu (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, dan (2) Penghapusan dari Daftar BMN pada Pengelola Barang.

Apa sajakah persyaratan untuk melakukan Penghapusan BMN?

Persyaratan untuk melakukan Penghapusan BMN dibedakan untuk Objek Penghapusan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Objek Penghapusan BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan.

Persyaratan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan adalah:

  1. Barang dalam kondisi rusat berat karena bencana alam atau kaarena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure);
  2. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
  3. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
  4. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
  5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Persyaratan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah:

  1. Memenuhi persyaratan teknis, yaitu (a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusa, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki, (b) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, (c) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa, (d) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya, atau (e) berurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
  2. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau
  3. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

Apa sajakah alasan penghapusan BMN dengan cara pemusnahan?

Penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila BMN tersebut:

  1. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
  2. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Siapakah yang berhak melakukan pemusnahan BMN?

Pemusnahan BMN dilakukan oleh:

  1. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk BMN;
  2. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah atau BMD.

Cara-cara apakah yang dilakukan dalam pemusnahan BMN?

Pemusnahan BMN dilakukan dengan cara:

  1. dibakar;
  2. dihancurkan;
  3. ditimbun;
  4. ditenggelamkan dalam laut, atau
  5. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Penagihan Pajak

Mengapa harus dilakukan penagihan pajak?

Penagihan pajak dillakukan terhadap utang pajak yang timbul yang tidak dilunasi dalam jangka waktunya. Penagihan dilakukan terhadap penanggung pajak yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak baik secara pribadi maupun renteng.

Adakah dasar hukum atas kegiatan penagihan pajak tersebut?

Ya, tentu saja ada. Yang menjadi dasar hukum penagihan pajak adalah Pasal 18 UU KUP. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Siapakah yang dimaksud dengan Penanggung Pajak?

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang adalah wakil dari wajib pajak, yaitu:

  1. Badan oleh pengurus,
  2. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator,
  3. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan,
  4. Badan dalam likuidasi oleh likuidator,
  5. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya,
  6. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Kecuali apabila dapat dibuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Siapakah yang disebut pengurus pada wajib pajak badan?

Yang termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Kami pernah mendengar istilah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Maksudnya apa ya?

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun oajak.

Penagihan ini dilakukan apabila:

  • Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
  • Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,
  • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara,
  • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Adakah daluwarsa penagihan? Kalau ada berapa lama dan apa kondisinya?

Ketentuan mengenai daluwarsa pajak dan tertangguhnya daluwarsa tersebut diatur dalam Pasal 22 UU KUP sebagai berikut:

  1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bungan, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
  2. Daluwarsa penagihan pajak akan tertangguh apabila:
    • Diterbitkan Surat Paksa,
    • Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung,
    • Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU KUP, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15 ayat (4) UU KUP,
    • Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Previous Older Entries

%d bloggers like this: